ZONAPUBLIS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang memanfaatkan anggaran tambahan yang sebelumnya diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya saluran air yang kembali mengalami kerusakan akibat banjir.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai memastikan penanganan banjir di Kota Padang telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, hingga pemerintah daerah.
Menurut Tito, banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 tidak menimbulkan dampak sebesar bencana yang melanda Kota Padang pada akhir 2025.
“Yang intinya, ini banjir tanggal 3 (Agustus). Hujan tapi nggak seperti banjir yang lebat yang dulu berhari-hari empat-lima hari. Banjirnya juga tidak membawa lumpur, tapi air genangan-genangan air terjadi. Tidak ada ke rumah-rumah, fasilitas yang rusak, terberat nggak ada,” kata Tito di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, meski terdapat sejumlah rumah yang terdampak genangan, kondisinya dinilai masih jauh lebih ringan dibandingkan banjir besar pada November 2025. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga telah bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Tapi ya genangan di jalan-jalan cukup mengganggu, dan kemudian ada juga yang terkena kena rumah, ya, tapi tidak jauh tidak separah nggak bawa lumpur seperti yang lalu. Pak Wali Kota kemudian Pak Sekda Provinsi sudah bekerja, memberikan bantuan juga makanan dan lain-lain, dan intinya mereka sudah dapat ditangani dengan dukungan dari TNI, Polri, dan BNPB ya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan masih ada persoalan yang membutuhkan perhatian, yakni kerusakan pada saluran air milik PDAM yang kembali terdampak banjir.
“Namun ada memang yang mereka minta bantuan yaitu saluran saluran PDAM. Dulu saluran PDAM-nya pada waktu bencana November 2025 rusak. Sedang diperbaiki sebagian, sebagian lagi sekarang terdampak lagi, sehingga mereka mau perbaiki lagi,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tito menyarankan agar Pemerintah Kota Padang menggunakan dana tambahan yang sebelumnya telah dialokasikan pemerintah pusat setelah bencana pada awal tahun.
“Nah saya sampaikan, Pak Wali Kota kalau nggak salah ada anggaran Rp 200 miliar lebih kalau nggak salah itu dari tambahan dari Bapak Presiden di bulan Januari. Bisa manfaatkan itu. Atau provinsi kan ada Rp 500 miliaran ditambah kemarin oleh Bapak Presiden Januari,” lanjut Tito.
Apabila kebutuhan penanganan melebihi kemampuan anggaran daerah, Tito mengatakan pemerintah pusat akan mempertimbangkan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu perbaikan infrastruktur yang terdampak.
Selain perbaikan jaringan PDAM, pemerintah pusat juga akan mendorong percepatan pengerukan sedimentasi sungai di Kota Padang sebagai salah satu langkah mengurangi risiko banjir saat hujan deras.
“Yaitu pengerukan sungai di tengah Kota Padang. Karena apa? Karena beberapa lokasi sedimennya tinggi. Kemarin hujan itu air tertahan sedimen karena sudah tinggi, tumpahlah dia ke kanan kiri. Nah, saya udah langsung telpon kepada kepala balainya tadi pagi,” ujarnya.
Menurut Tito, pengerukan akan difokuskan pada titik-titik sungai yang memiliki endapan cukup tinggi dan berpotensi menyebabkan air meluap ke permukiman maupun jalan saat curah hujan meningkat.
“Ada gambarnya yang di Kota Padang, sedang mengerahkan alat-alat berat untuk mengeruk sedimen-sedimen di titik-titik yang terutama kalau hujan bisa banjir gitu. Prioritasnya seperti itu,” imbuh Tito.
Sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai dapat mengurangi kapasitas tampung aliran air. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, air lebih mudah meluap karena ruang aliran semakin sempit.
Karena itu, pengerukan sungai secara berkala menjadi salah satu langkah yang dinilai penting dalam upaya pengendalian banjir, selain pembenahan sistem drainase, normalisasi saluran air, serta pengelolaan kawasan resapan.
(red)
