ZONAPUBLIS- Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar) Vasko Ruseimy mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar, Senin (8/12/2025).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan kerusakan jalan dan jembatan di tiga lokasi terdampak paling parah.
Rombongan memulai agenda dari ruas jalan Malalak, Kabupaten Agam, yang mengalami kerusakan berat setelah jembatan utama putus. Peninjauan berlanjut ke Kawasan Lembah Anai, sebelum ditutup di ruas jalan amblas Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Turut hadir Anggota DPR RI Andre Rosiade serta jajaran teknis Kementerian PU.
Di titik Malalak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dua opsi perbaikan jembatan kepada pemerintah daerah.
“Sesuai arahan Presiden, keselamatan dan kelancaran akses masyarakat harus diutamakan. Opsi pertama membangun jembatan permanen yang memerlukan waktu delapan bulan hingga satu tahun. Opsi kedua membangun jembatan bailey sebagai penghubung sementara. Pemerintah daerah bisa menentukan opsi terbaik,” ujar Dody.
Terkait penanganan di Kawasan Lembah Anai, Dody menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut kini memasuki tahap percepatan perbaikan dan sudah mulai diuji coba untuk kendaraan roda dua.
“Insyaallah, kalau tidak ada kendala, sekitar 15–16 Desember nanti jalan ini sudah bisa dilewati mobil,” katanya.
Namun, ia tetap mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi longsor dari tebing curam, terutama saat cuaca tidak stabil.
“Saya sudah menginstruksikan percepatan pengamanan tebing,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU juga telah berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Dalam peninjauan di Nagari Sumpur, Dody menegaskan bahwa seluruh data kerusakan infrastruktur di Sumbar sudah dihimpun. Usulan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pun telah disampaikan kepada Presiden.
“Data kerusakan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, irigasi, dan kantor pemerintahan sudah dihimpun. Total usulan awal ke Presiden sekitar Rp13 triliun,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wagub Vasko meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pendataan agar proses rehabilitasi dapat segera dimulai.
“Pendataan harus disegerakan, jangan lama-lama. Kasihan masyarakat menunggu,” tegasnya.
Ia menyambut baik dukungan Kementerian PU dan berharap usulan pembiayaan dapat segera disetujui Presiden.
“Semakin cepat anggaran diputuskan, semakin cepat pula kita membangun kembali. Masyarakat butuh kepastian, dan kami ingin kerja-kerja pemulihan berjalan tanpa jeda,” ujarnya.
