ZONAPUBLIS – Mitigasi bencana yang dilakukan secara cepat dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat, bersama seluruh pemangku kepentingan terbukti efektif menekan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanah Datar, Dedi Tri Widono, menjelaskan bahwa saat kejadian, seluruh unsur seperti pimpinan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pembangunan Daerah (BPD), dan Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung turun ke lokasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk segera mengungsi, khususnya yang tinggal di sekitar bantaran sungai.
“Dari lebih 6.000 pengungsi, hanya satu orang yang meninggal dunia di lokasi bencana. Dua lainnya merupakan warga kami, tetapi tidak berada di lokasi saat kejadian. Ini menunjukkan mitigasi kami berhasil mencegah korban jiwa lebih banyak,” kata Dedi.
Ia menyampaikan bahwa pelayanan publik juga langsung dimobilisasi untuk membantu masyarakat terdampak. Pemkab membuka sejumlah posko pengungsian dan menyediakan 19 dapur umum yang tersebar di wilayah terdampak.
Layanan kesehatan pun disiapkan melalui 13 pos kesehatan, dengan dukungan 123 tenaga medis. Selain itu, Pemkab memberikan pendampingan psikososial bagi anak-anak dan warga lanjut usia.
Berdasarkan data terakhir yang diperbarui pukul 16.00 WIB, jumlah pengungsi sebanyak 6.080 jiwa, menurun dari hari sebelumnya yang mencapai 6.527 jiwa.
Penurunan ini terjadi karena sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing atau tinggal sementara di tempat keluarga.
Terkait kerusakan infrastruktur, bencana ini berdampak pada 11 kecamatan dan 34 nagari, dengan kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Batipuah Selatan, Batipuah, dan X Koto.
Data sementara menunjukkan 67 rumah hanyut, 131 rumah rusak berat, 73 rumah rusak sedang, dan 195 rumah rusak ringan.
“Kami juga terus mendistribusikan air bersih dan tenaga kebersihan ke pos-pos pengungsian. Untuk listrik dan telekomunikasi yang sempat terganggu akibat tiang hanyut, kini berangsur pulih dengan dukungan PLN dan bantuan genset dari donatur,” tambah Dedi.
Untuk pelayanan administrasi seperti dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pengenal (KTP), akta, dan sertifikat.
Dedi menyebut bahwa Pemkab akan memprioritaskannya setelah masa tanggap darurat selesai. Fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kesehatan, dan logistik harian.
Menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 8 Desember 2025, Pemkab Tanah Datar memprioritaskan pembukaan seluruh akses jalan yang terdampak agar jalur bantuan dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat dan lancar.
Dedi juga menyampaikan harapan besar dari masyarakat Tanah Datar agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Banyak fasilitas umum rusak, termasuk jalur provinsi dari Danau Singkarak menuju Kota dan Kabupaten Solok. Kami sangat membutuhkan percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang putus. Kami juga berharap ada bantuan pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal,” tutupnya.
