ZONAPUBLIS- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong percepatan penyelesaian kebutuhan fasilitas keselamatan bagi nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat berdialog langsung dengan para nelayan di TPI Pasir Tiku, Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan disampaikan nelayan, terutama kebutuhan dermaga pengaman untuk melindungi bagan saat kondisi gelombang tinggi.
Mahyeldi mengatakan, keberadaan dermaga pengaman berkaitan langsung dengan keselamatan nelayan dan keberlangsungan usaha mereka.
Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar segera mencari solusi atas kebutuhan tersebut, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
Salah seorang nelayan, Boy (48), mengatakan ketiadaan pelabuhan pengaman membuat bagan nelayan rentan mengalami kerusakan hingga kandas ketika kondisi laut memburuk.
“Setiap tahun kami pasti dapat musibah. Tahun kini saja baru hitungan delapan bulan, sudah empat buah bagan kami yang kandas. Kami tidak punya pelabuhan penyelamatan,” ujar Boy.
Para nelayan mengusulkan pembangunan dermaga pengaman permanen menggunakan konstruksi beton. Usulan itu mempertimbangkan kondisi bagan yang sebagian besar masih menggunakan bahan kayu dan konstruksi tradisional.
Selain dermaga pengaman, nelayan juga menyampaikan kebutuhan pabrik es untuk mendukung aktivitas perikanan. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan setelah nelayan kembali dari laut.
Dalam dialog tersebut disebutkan anggaran pembangunan pabrik es sebelumnya telah dialokasikan, namun proses tender belum menghasilkan pemenang.
Mahyeldi meminta kebutuhan fasilitas nelayan terus dikawal dan dicarikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang terpenting bagaimana kebutuhan nelayan ini kita carikan solusinya. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat, mendukung aktivitas nelayan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Mahyeldi.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi nelayan dan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut.
Menurutnya, pembangunan fasilitas nelayan perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
