ZONAPUBLIS – Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat memasuki babak baru. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur bersama jajaran dinas terkait resmi memulai pembangunan sisi darat yang ditandai dengan pemasangan patok batas lahan di Air Bangis, Kamis (5/2/2026).
Kepala KSOP Teluk Bayur, Chairul Awaluddin, menjelaskan bahwa pemasangan patok ini dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 12,16 hektare.
Proyek ambisius ini dikerjakan oleh PT Sumber Bangun Sentosa dengan nilai kontrak mencapai Rp83,75 miliar.
Target Pekerjaan dan Serapan Tenaga Kerja Lokal Pembangunan sisi darat ini direncanakan berlangsung selama 330 hari kalender dan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Fokus pekerjaan meliputi:
- Pembangunan talut (dinding penahan tanah).
- Pembangunan pemecah gelombang (breakwater).
- Pagar keliling dan elevasi lahan.
- Pengerasan struktur tanah.
Chairul juga menegaskan komitmennya untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proyek ini.
“Kami menargetkan sekitar 10 hingga 20 persen pekerja berasal dari tenaga kerja lokal sebagai bentuk pemberdayaan warga Air Bangis,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ekonomi Sumbar Pembangunan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.
Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Diantolani, menyebut langkah ini sebagai percepatan operasional pelabuhan yang sangat dinanti.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, memastikan pengawasan ketat melalui KPHL Pasaman Barat agar pembangunan tetap sesuai aturan penggunaan lahan hutan.
Dukungan emosional juga datang dari Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Ahdiyarsyah, yang merupakan putra daerah Air Bangis.
“Ini sejarah baru bagi kami. Pengembangan pelabuhan ini akan mengubah wajah ekonomi warga Pasaman Barat dan Sumatera Barat secara umum,” tegasnya.
Simpul Logistik Strategis Sumatera Pelabuhan Teluk Tapang diproyeksikan menjadi simpul logistik vital yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Keberadaan pelabuhan ini akan mempermudah akses distribusi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit dan jagung melalui jalur laut, yang jauh lebih efisien dibandingkan jalur darat.
Setelah pembangunan sisi darat tuntas tahun ini, pemerintah berencana melanjutkan pengembangan pada sisi laut pada tahun 2027 mendatang. (*)
