ZONAPUBLIS- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang, khususnya pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan pentingnya dukungan penuh seluruh pihak terhadap percepatan pembangunan ruas tersebut, mengingat proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar proyek berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Sementara itu, Muhibuddin menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, Muhibuddin menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Dedy Gunawan menjelaskan proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Sejumlah ruas seperti Pekanbaru–Bangkinang telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, menegaskan percepatan proyek menjadi krusial karena penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Untuk itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target.
