ZONAPUBLIS- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama polres jajaran mengungkap 24 laporan polisi (LP) terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 25 tersangka dari berbagai daerah di Sumbar.
Pengungkapan puluhan kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, di lapangan apel Ditsamapta Polda Sumbar, Senin (26/10/2026).
Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sumbar dalam menindak tegas penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi sesuai arahan Kapolri.
Dalam operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa ribuan liter BBM jenis Pertalite dan biosolar, serta puluhan kendaraan roda empat yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut.
Dirreskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, menjelaskan bahwa para tersangka diduga membeli BBM bersubsidi dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan harga resmi, kemudian menimbun dan menjualnya kembali kepada pengepul untuk memperoleh keuntungan.
“Modus operandi dari para tersangka ini menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis Pertalite dan biosolar dengan cara membeli bahan bakar minyak subsidi dengan harga Pertamina yang digunakan dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan,” ungkap Siswantoro.
Sembunyikan BBM dalam Wadah Ikan
Salah satu temuan yang menjadi perhatian penyidik adalah modus penyimpanan BBM bersubsidi menggunakan kantong plastik bening yang biasa digunakan sebagai wadah ikan.
Kantong-kantong tersebut diduga digunakan untuk menampung BBM, kemudian dilapisi karung pupuk bersubsidi dan disembunyikan di dalam kotak ikan untuk mengelabui petugas.
Modus tersebut menunjukkan bahwa para pelaku diduga berupaya menyamarkan pengangkutan BBM bersubsidi agar tidak mudah terdeteksi aparat penegak hukum.
Penyidik kini menangani perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terancam dijerat Pasal 55 juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait.
Ancaman hukuman yang disebutkan dalam pemaparan tersebut berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar, dengan penerapan pasal dan sanksi disesuaikan dengan hasil penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan SPBU Diperketat
Ditreskrimsus Polda Sumbar menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Barat.
Langkah tersebut dilakukan melalui patroli rutin di SPBU, pemantauan distribusi BBM, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Polisi berharap upaya tersebut dapat mencegah praktik penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi.














