ZONAPUBLIS.ID – Ribuan titik panas atau hotspot terpantau di Pulau Sumatera dalam periode pemantauan September 2026. Data BMKG pada Jumat (18/9/2026) pagi mencatat sedikitnya 3.227 titik panas tersebar di sejumlah provinsi.
Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah deteksi tertinggi, yakni mencapai 2.283 titik. Setelah itu, Bangka Belitung tercatat memiliki 339 titik panas, Jambi 299 titik, dan Lampung sebanyak 218 titik.
Sementara di Riau, BMKG menemukan 71 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Prakirawan BMKG Pekanbaru, Yasir P, menjelaskan Indragiri Hulu menjadi daerah dengan jumlah deteksi terbanyak di Riau. Wilayah tersebut tercatat memiliki 41 titik panas.
Daerah lainnya meliputi Kampar dengan 8 titik, Indragiri Hilir 7 titik, Siak 5 titik, Dumai 4 titik, Pelalawan 3 titik, Rokan Hilir 2 titik, serta Rokan Hulu 1 titik.
Selain wilayah tersebut, BMKG juga mendeteksi titik panas di sejumlah provinsi lain di Sumatera. Kepulauan Riau tercatat memiliki 10 titik, Sumatera Utara 6 titik, sedangkan Bengkulu terdeteksi 1 titik panas.
Sumbar Tercatat 449 Hotspot
Di Sumatera Barat, jumlah deteksi titik panas juga menjadi perhatian. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan mencatat terdapat 449 titik panas sepanjang periode 1 hingga 18 September 2026.
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengatakan Pesisir Selatan menjadi daerah dengan jumlah deteksi tertinggi di provinsi tersebut.
Dari total 449 titik panas, sebanyak 167 titik berada di Pesisir Selatan.
Data tersebut diperoleh melalui pemantauan yang kemudian dipadukan dengan peta tutupan lahan tahun 2024. Menurut Ferdinal, metode overlay digunakan untuk membantu melihat lokasi titik panas sekaligus mengetahui karakteristik wilayah yang terdeteksi.
Meski pada pengamatan 18 September tidak ditemukan pergerakan titik panas, kondisi tersebut belum dapat diartikan bahwa seluruh wilayah Sumbar terbebas dari potensi kebakaran.
Pasalnya, pengamatan satelit berlangsung pada waktu tertentu sehingga hasil deteksi tidak otomatis menggambarkan kondisi sepanjang hari.
“Pada file pengamatan tanggal 18 September memang tidak ada deteksi hotspot. Namun, itu berdasarkan periode jam tertentu sehingga tidak berarti sepanjang hari benar-benar nihil,” kata Ferdinal, Jumat (18/9/2026).
Pesisir Selatan Paling Banyak
Selain Pesisir Selatan, sejumlah kabupaten dan kota lainnya juga masuk dalam catatan deteksi Sipongi.
Dharmasraya berada di urutan berikutnya dengan 90 titik panas. Kemudian Pasaman Barat 52 titik, Sijunjung 42 titik, Solok Selatan 30 titik, Kabupaten Solok 19 titik, Lima Puluh Kota 18 titik, dan Pasaman 17 titik.
Sementara itu, Agam, Kepulauan Mentawai, dan Padang Pariaman masing-masing tercatat 4 titik.
Untuk wilayah perkotaan, Kota Padang dan Sawahlunto masing-masing terdeteksi 1 titik panas.
Dengan demikian, sebaran titik panas tidak hanya berada di kawasan yang selama ini identik dengan lahan terbuka atau perkebunan, tetapi juga ditemukan di berbagai tipe tutupan lahan.
Dari sisi tingkat kepercayaan hasil deteksi, sebagian besar titik panas di Sumbar berada pada kategori sedang.
Ferdinal menyebut sebanyak 409 titik masuk kategori kepercayaan sedang. Kemudian 21 titik berada pada kategori rendah dan 19 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
Tingkat kepercayaan tersebut penting diperhatikan karena keberadaan hotspot hasil penginderaan jauh tidak secara otomatis berarti telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut.
Karena itu, data satelit tetap membutuhkan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Perkebunan Jadi Salah Satu Lokasi Dominan
Jika dilihat berdasarkan jenis tutupan lahan, perkebunan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah deteksi paling banyak, yakni 109 titik.
Selanjutnya terdapat 87 titik pada pertanian lahan kering campur dan 65 titik pada kawasan semak belukar rawa.
Titik lainnya terdeteksi di sejumlah jenis tutupan lahan, antara lain semak belukar, rawa sekunder, lahan terbuka, pertanian lahan kering, hutan lahan kering sekunder, serta hutan tanaman.
Pemetaan berdasarkan tutupan lahan tersebut menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan lokasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Data Satelit Dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan
Dinas Kehutanan Sumbar tidak menjadikan data satelit sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kondisi kebakaran di suatu wilayah.
Menurut Ferdinal, setiap informasi hotspot akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan oleh tim gabungan.
“Data ini menjadi dasar utama kami dalam melakukan pemantauan dan tindakan ground check, terutama pada kawasan yang memiliki akumulasi hotspot tinggi,” ujar Ferdinal.
Langkah tersebut diperlukan untuk membedakan antara titik panas yang benar-benar berkaitan dengan aktivitas kebakaran dan deteksi yang dapat dipengaruhi kondisi lain.
Patroli Karhutla Diperkuat
Mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan Sumbar juga mengoptimalkan program Siaga Karhutla.
Program tersebut melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemerintah daerah, serta Masyarakat Peduli Api.
Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, pemantauan kondisi cuaca, analisis data titik panas, hingga pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Ferdinal mengatakan aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
“Langkah pencegahan kami perkuat lewat patroli, analisis data cuaca, serta melarang keras aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha,” tuturnya.
Dengan jumlah deteksi yang cukup tinggi di sejumlah daerah, pemantauan titik panas akan tetap menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat.
Namun, keberadaan hotspot tetap perlu dibaca secara hati-hati karena hasil penginderaan satelit merupakan indikator awal yang harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan kondisi di lapangan. (*)
