ZONAPUBLIS.ID – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kembali melakukan pemindahan narapidana ke Pulau Nusakambangan. Sebanyak 313 warga binaan dari sejumlah wilayah dipindahkan dalam kegiatan yang berlangsung serentak pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, 115 narapidana berasal dari Rutan Kelas I Depok. Sementara 198 lainnya merupakan warga binaan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah lain.
Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari langkah penataan sekaligus penegakan aturan di lingkungan pemasyarakatan.
“Hari ini, sebanyak 313 narapidana kembali dipindahkan ke Nusakambangan,” ujar Tatan dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).
Ratusan narapidana yang dipindahkan berasal dari lima wilayah, yakni Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.
Rutan Kelas I Depok menjadi salah satu unit pemasyarakatan yang melakukan pemindahan dalam jumlah cukup besar. Sebanyak 115 warga binaan dikirim ke Nusakambangan, termasuk narapidana yang sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul video viral yang memperlihatkan pesta sabu sambil berjoget seperti di tempat hiburan malam.
Tatan mengatakan narapidana yang terlibat maupun terdampak dalam persoalan tersebut turut dipindahkan sebagai bagian dari tindakan terhadap pelanggaran disiplin.
“Untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdampak dalam video viral beberapa hari yang lalu, kita sudah pindahkan,” ujar Tatan.
Menurut Tatan, seluruh narapidana yang dikirim ke Nusakambangan tidak otomatis ditempatkan di lapas dengan tingkat pengamanan yang sama. Penempatan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, tingkat risiko, serta hasil asesmen terhadap masing-masing warga binaan.
Ia menyebut langkah tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan peringatan dan efek jera bagi warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana.
“Sehingga ini merupakan efek jera, kemudian sebagai peringatan. Kita tunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Penindakan juga dilakukan terhadap petugas Rutan Depok. Ditjenpas memeriksa lima pegawai yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Dari lima pegawai itu, satu orang telah menjalani proses hukum di Polres Depok. Sementara empat pegawai lainnya masih diperiksa untuk mendalami tanggung jawab mereka, terutama dalam kapasitas sebagai pejabat struktural.
“Kita akan tindak terus, baik itu pegawai maupun warga binaan,” ujar Tatan.
Ditjenpas memastikan tindakan serupa dapat kembali dilakukan apabila ditemukan pelanggaran lain di lingkungan pemasyarakatan. Tatan menegaskan tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan maupun petugas.
“Kita tidak akan berhenti di sini apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan maupun pegawai. Kita akan tindak. Tidak ada toleransi,” ujar Tatan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso menjelaskan bahwa Nusakambangan memiliki sejumlah lapas dengan klasifikasi pengamanan yang berbeda.
Perbedaan tingkat pengamanan tersebut memungkinkan Ditjenpas menempatkan narapidana berdasarkan tingkat risiko masing-masing, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan pembinaan.
“Di Nusakambangan itu ada lapas super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security,” kata Mardi.
Dengan beberapa klasifikasi tersebut, penempatan narapidana di Nusakambangan dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi dan tingkat risiko setiap warga binaan. Sistem itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pembinaan tetap berjalan. (*)














