ZONAPUBLIS.ID – Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan sejumlah program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat Maria Doeni Isa di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu membahas kelanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kota Padang.
Salah satu perhatian utama Fadly adalah ketersediaan air bersih. Menurutnya, Pemko Padang bersama Universitas Andalas (Unand) telah mengembangkan kerja sama terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Fadly berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada pembangunan sistem penyediaan air, tetapi dapat dikembangkan hingga sambungan ke rumah-rumah warga, khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang mengalami kekeringan.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Ia menyebut kebutuhan air bersih di Kota Padang saat ini membutuhkan penanganan serius. Salah satu proyek yang ingin terus didorong adalah pembangunan SPAM Gunung Pangilun.
Namun, proyek tersebut masih menghadapi persoalan lahan. Saat ini luas lahan yang tersedia sekitar 8.175 meter persegi, sedangkan kebutuhan keseluruhan proyek diperkirakan mencapai 13.000 meter persegi.
Pemko Padang berharap pemerintah pusat dapat membantu mencarikan solusi atas kendala tersebut, sekaligus mempertahankan dukungan anggaran untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
Selain air bersih, pengelolaan sampah menjadi persoalan lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Teknologi RDF memungkinkan sampah yang telah melalui proses pemilahan dan pengolahan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Menurut Fadly, konsep tersebut dapat menjadi salah satu upaya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Dengan pemilahan sejak awal, sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir masih memiliki peluang untuk diolah dan dimanfaatkan kembali.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” jelasnya.
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan Pemko Padang. Tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan perencanaan teknis serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk program SPAM yang dikembangkan bersama Unand, BPBPK menargetkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga tahap sambungan rumah selesai pada awal Januari 2027.
Setelah tahap perencanaan tersebut selesai, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027. Sementara pembangunan direncanakan berlangsung pada 2027 hingga 2028.
BPBPK juga akan melakukan kajian terhadap kelayakan teknis lahan yang tersedia untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Proyek tersebut memiliki pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Untuk rencana TPST berbasis RDF, BPBPK Sumbar akan melanjutkan proses review DED dengan menyesuaikan rancangan terhadap kondisi lahan yang tersedia.
Sementara itu, penanganan kawasan permukiman yang terdampak banjir akan diarahkan pada pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar sesuai dengan cakupan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Maria mengatakan seluruh kebutuhan penanganan perlu dipetakan terlebih dahulu sebelum masuk tahap lelang. Hal tersebut penting agar tidak ada kebutuhan pembangunan yang terlewat dalam pelaksanaan program.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” tegasnya.
Dengan adanya koordinasi tersebut, sejumlah program strategis Kota Padang diharapkan dapat masuk ke tahap perencanaan dan pelaksanaan secara lebih terarah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan air bersih, persoalan sampah, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
(red)
