ZONAPUBLIS.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat menyoroti dugaan tumpang tindih sertifikat tanah dengan kawasan hutan lindung di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aia Dingin, Kota Padang. Dugaan tersebut didasarkan pada kajian, pemetaan, serta hasil investigasi yang dihimpun organisasi lingkungan itu.
Persoalan ini kembali dibahas dalam pertemuan antara WALHI Sumbar dan Fauzi Bahar di Padang, Rabu malam, 14 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, WALHI menyampaikan kembali hasil kajiannya terkait indikasi lahan bersertifikat yang diduga bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumbar, Tomy Adam, mengatakan pihaknya tetap berpegang pada hasil kajian dan data yang telah dipublikasikan. Ia menegaskan, temuan tersebut disusun berdasarkan sejumlah sumber yang menurut WALHI dapat dipertanggungjawabkan.
Tomy menyebut, kajian internal WALHI turut didukung oleh produk jurnalistik yang diterbitkan oleh konsorsium jurnalis. Karena itu, pihaknya menyatakan siap mempertahankan temuan tersebut meskipun ada pihak yang menyampaikan bantahan.
“Ya, silakan saja membantah. Walhi tetap pada pijakan bahwa temuan-temuan Walhi itu berdasarkan dari kajian-kajian, kemudian hasil-hasil produk jurnalistik yang dikeluarkan oleh kawan-kawan konsorsium. Jadi itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Tomy.
WALHI Bandingkan Peta Pertanahan dan Kawasan Hutan
Untuk mendukung temuannya, WALHI Sumbar mengaku telah membandingkan peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan peta kawasan hutan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat indikasi persinggungan antara bidang tanah yang memiliki sertifikat dan kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung di DAS Aia Dingin.
Menurut Tomy, hasil perbandingan peta tersebut memperlihatkan adanya dugaan tumpang tindih yang perlu mendapat perhatian serius. WALHI menilai persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan atau bantahan, tetapi perlu ditelaah menggunakan data dan dokumen yang dapat diperiksa.
“Kami sudah menyampaikan ada peta dari BPN yang kami hasilkan dan ada peta kawasan hutan yang juga sudah kami tayangkan. Jelas sebenarnya ada sertifikat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung pada daerah DAS Aia Dingin, dan itu tidak terbantahkan sama sekali,” ujarnya.
WALHI menempatkan hasil pemetaan tersebut sebagai dasar untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan dan kehutanan.
Kepastian Status Lahan Perlu Diperiksa
Dugaan tumpang tindih sertifikat dengan kawasan hutan lindung menjadi persoalan yang berkaitan dengan kejelasan status tanah, batas kawasan hutan, serta administrasi pertanahan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap dokumen resmi dan data spasial diperlukan untuk memastikan posisi masing-masing bidang tanah.
Meski WALHI menyatakan memiliki hasil kajian dan pemetaan, kepastian mengenai batas kawasan, status sertifikat, serta kemungkinan adanya pelanggaran administrasi tetap perlu ditentukan melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Keterbukaan informasi juga dinilai penting agar data pertanahan dan peta kawasan hutan dapat diperiksa secara objektif. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai persoalan tersebut.
Tomy berharap publikasi data dan peta yang bisa diverifikasi dapat membantu memperjelas persoalan yang menjadi sorotan WALHI Sumbar.
“Publikasi data dan peta yang dapat diverifikasi secara terbuka diharapkan membantu memperjelas persoalan tersebut sekaligus mendorong penyelesaian yang transparan dan sesuai ketentuan hukum,” tutupnya. (zp/ry)














