ZONAPUBLIS.ID – Mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi, melontarkan kritik terhadap Singapura menyusul langkah negara tersebut memperingatkan tujuh perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @m.lutfi, pada Selasa (20/10), Lutfi menyoroti hubungan antara persoalan kabut asap, aktivitas perusahaan perkebunan di Indonesia, dan praktik bisnis yang menurutnya menguntungkan Singapura.
Lutfi menilai Indonesia menanggung dampak lingkungan dari aktivitas usaha tersebut, sedangkan sebagian keuntungan ekonomi justru mengalir ke negara tetangga.
Ia menyoroti perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan di Indonesia, tetapi memiliki struktur perusahaan induk atau holding di Singapura.
Menurut Lutfi, sebagian pengusaha perkebunan memperoleh pembiayaan dari perbankan dalam negeri untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Setelah bisnis berkembang dan menghasilkan keuntungan, perusahaan induk kemudian ditempatkan di Singapura.
Ia juga menyinggung perbedaan beban pajak serta keuntungan yang diperoleh dari penempatan perusahaan di negara tersebut.
Dalam unggahannya, Lutfi menggambarkan situasi itu dengan perumpamaan bahwa Indonesia menjadi tempat menjalankan aktivitas usaha sekaligus menanggung dampak buruknya, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati pihak lain.
Soroti Dugaan Pengalihan Keuntungan ke Singapura
Lutfi turut mengangkat persoalan transfer pricing, yaitu penetapan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut dia, praktik tersebut dapat digunakan untuk menggeser keuntungan ke negara lain apabila struktur dan harga transaksinya dirancang untuk menekan kewajiban pajak di Indonesia.
Ia mencontohkan skema penjualan bahan mentah dari Indonesia kepada perusahaan dagang yang terafiliasi di Singapura. Menurut Lutfi, pola semacam itu berpotensi membuat sebagian keuntungan tercatat di luar negeri, sehingga penerimaan pajak Indonesia dapat berkurang.
Lutfi juga menyinggung pengelolaan kekayaan melalui family office di Singapura. Ia menilai skema tersebut dapat memperbesar manfaat ekonomi yang diterima Singapura dari kekayaan para pengusaha.
Namun, pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian Lutfi. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pajak oleh perusahaan tertentu, diperlukan pemeriksaan terhadap transaksi, struktur kepemilikan, dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.
Minta Singapura Bertindak Tegas
Lutfi menilai Singapura tidak cukup hanya mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ia mendesak pemerintah negara tersebut menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan langkah hukum sesuai kewenangannya, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kantor pusat perusahaan yang berada di Singapura.
Ia juga mengkritik model ekonomi Singapura yang, menurut pandangannya, menarik investor melalui kebijakan pajak dan penempatan kantor pusat, sementara kegiatan produksi yang membutuhkan lahan dilakukan di negara lain.
Dalam pandangan Lutfi, kondisi tersebut membuat Indonesia berisiko menanggung dampak lingkungan dan reputasi, sedangkan Singapura memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.
Singapura Peringatkan Tujuh Perusahaan
Sebelumnya, Pemerintah Singapura menyatakan akan mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan yang diidentifikasi berkaitan dengan kebakaran lahan di Indonesia. Pemerintah Singapura menyebut hasil penyelidikan mereka menunjukkan sebagian kabut asap yang melanda negara itu berasal dari kebakaran di lahan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengatakan pihaknya tengah menelusuri sumber kabut asap yang berdampak pada negaranya.
Sejumlah perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Wood Industries. Perusahaan-perusahaan itu disebut sebagai bagian dari sektor industri kayu dan bubur kertas di Sumatra.
Singapura juga menyatakan kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
Meski demikian, tuduhan yang disampaikan pemerintah Singapura maupun kritik Lutfi perlu dibedakan dari kesimpulan hukum. Penetapan tanggung jawab masing-masing perusahaan harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti yang dapat diverifikasi. (*)














