ZONAPUBLIS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung wilayah terdampak banjir bandang di Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Selasa (2/12/2025).
Dalam kunjungannya, Gubernur menyerahkan bantuan kebutuhan dasar senilai total Rp68 juta untuk masyarakat di dua titik yang terdampak bencana.
Saat berdialog dengan warga, sejumlah aspirasi disampaikan, terutama terkait kebutuhan normalisasi sungai dan dukungan alat berat untuk membersihkan pemukiman dari material banjir seperti kayu berukuran besar dan lumpur tebal.
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut menyebabkan puluhan rumah rusak serta merusak ratusan hektare lahan pertanian masyarakat.
Gubernur Mahyeldi mengatakan bahwa pemerintah sudah merespons kebutuhan warga sejak awal kejadian.
Sejumlah alat berat telah diturunkan dan masih terus bekerja di lapangan untuk mempercepat proses pembersihan meski area terdampak cukup luas.
“Aspirasi warga sudah kita dengar dan langsung kita tindak lanjuti. Alat berat sudah dikerahkan dan saat ini masih bekerja untuk percepatan pemulihan,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk tetap hadir mendampingi masyarakat, baik dalam masa darurat maupun pada proses pemulihan pascabencana.
Gubernur juga memastikan bahwa dukungan logistik dan kebutuhan teknis akan terus diperkuat hingga kondisi kembali stabil.
“Bantuan sebesar Rp68 juta sudah kita serahkan. Insya Allah pemerintah akan terus mendampingi masyarakat sampai semuanya pulih,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok Chandra menyampaikan bahwa total warga terdampak bencana di Kabupaten Solok mencapai 14.966 jiwa.
Sebanyak 211 rumah rusak berat, 243 rusak sedang, dan 195 rusak ringan. Selain itu, 643 hektare sawah warga juga ikut terdampak.
Khusus di Nagari Muaro Pingai, terdapat 521 kepala keluarga yang terdampak.
Bencana juga menyebabkan 50 rumah rusak berat, satu jembatan putus, dan dua jembatan lainnya mengalami kerusakan serius.
“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk percepatan pembangunan akses jalan dan jembatan karena ini sangat vital bagi masyarakat,” kata Chandra.
