ZONAPUBLIS – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang 2026 kembali menjadi perhatian dari sisi lingkungan dan perubahan iklim. Selain merusak ekosistem, kebakaran juga menyebabkan karbon yang sebelumnya tersimpan di vegetasi dan lahan terlepas ke atmosfer dalam jumlah besar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperkirakan emisi dari vegetasi yang terbakar sejak Januari hingga awal September 2026 mencapai sekitar 31 juta ton karbon dioksida (CO₂).
Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak karhutla terhadap emisi gas rumah kaca. WALHI membandingkan jumlah tersebut dengan emisi tahunan Kuba yang mencakup berbagai sektor seperti energi, transportasi, industri, dan pertanian.
Namun, estimasi berdasarkan deteksi titik panas dari satelit Copernicus menunjukkan angka yang jauh lebih besar. WALHI menyebut emisi mencapai 65,18 juta ton karbon (Mt C) atau sekitar 239 juta ton CO₂.
Perbedaan angka tersebut berkaitan dengan metode perhitungan dan sumber data yang digunakan. Meski demikian, kedua estimasi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan memiliki kontribusi besar terhadap pelepasan emisi.
Karhutla Dinilai Bertolak Belakang dengan Target FOLU
Besarnya emisi akibat kebakaran menjadi sorotan karena Indonesia memiliki target FOLU Net Sink 2030. Melalui target tersebut, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya diharapkan mampu menyerap karbon lebih besar dibandingkan emisi yang dilepaskan pada 2030.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria Rizky Ananda, menilai kebakaran yang terus terjadi menjadi tantangan serius terhadap pencapaian target tersebut.
Menurutnya, hutan, lahan, dan ekosistem gambut seharusnya berfungsi sebagai penyimpan karbon. Ketika kawasan tersebut terbakar, karbon yang tersimpan justru dilepaskan kembali ke atmosfer.
Patria mempertanyakan bagaimana target net sink dapat dicapai apabila pelepasan emisi dari kebakaran masih berlangsung dalam skala besar.
Masalah karhutla, menurut dia, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana api dipadamkan. Lebih jauh, persoalannya menyangkut kemampuan pemerintah mencegah kebakaran dan menjaga ekosistem yang berperan sebagai penyerap karbon.
Emisi Karhutla Terus Menjadi Perhatian
FOLU Net Sink 2030 mencakup berbagai langkah untuk menekan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Upaya tersebut antara lain berkaitan dengan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan penyerapan karbon, serta pengendalian emisi dari kebakaran dan proses dekomposisi gambut.
WALHI menilai karhutla yang kembali terjadi menunjukkan bahwa salah satu sumber emisi dari sektor tersebut masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian juga menyoroti perkembangan emisi karhutla berdasarkan data SiPongi+.
Ia menyebut emisi CO₂ akibat kebakaran hutan dan lahan tercatat sekitar 53,53 juta ton pada 2024, kemudian meningkat menjadi sekitar 56,20 juta ton pada 2025.
Kenaikan tersebut mencapai sekitar 2,7 juta ton CO₂ dalam satu tahun.
Menurut WALHI, kondisi tersebut memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara target peningkatan penyerapan karbon dan upaya menghentikan pelepasan karbon dari ekosistem yang sama.
Gambut dan Kawasan Rawan Kebakaran Perlu Mendapat Perhatian
WALHI mendorong agar pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya pencegahan dinilai perlu diarahkan terutama ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, termasuk kawasan gambut dan lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran.
Perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut juga dinilai perlu menjadi bagian penting dalam strategi pencapaian FOLU Net Sink 2030.
Selain aspek ekologis, pengawasan terhadap kawasan konsesi juga menjadi perhatian. WALHI meminta pemerintah memperkuat pengawasan serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya karhutla sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan mengenai tata ruang dan perizinan juga dinilai perlu berjalan searah dengan agenda pengurangan emisi. Jangan sampai kebijakan pemanfaatan lahan justru meningkatkan risiko kerusakan ekosistem dan menghasilkan emisi yang berlawanan dengan target iklim Indonesia.
Masyarakat Lokal Dinilai Punya Peran Penting
Pencegahan karhutla juga tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat. WALHI menilai masyarakat adat serta komunitas lokal perlu dilibatkan dalam upaya menjaga kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran.
Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi lingkungan di wilayahnya dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan dan pemulihan ekosistem.
Dengan pendekatan tersebut, pengendalian karhutla tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan kawasan, pemulihan lahan, pengawasan penggunaan lahan, serta penguatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Keberhasilan FOLU Tak Cukup Diukur dari Serapan Karbon
Bagi WALHI, pencapaian FOLU Net Sink 2030 seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah karbon yang berhasil diserap oleh hutan dan ekosistem lainnya.
Kemampuan pemerintah menghentikan sumber emisi juga menjadi ukuran penting.
Karhutla yang terus berulang menjadi pengingat bahwa upaya mencapai target tersebut masih menghadapi tantangan besar. Selama hutan dan gambut masih terbakar dan karbon terus dilepaskan ke atmosfer, pencapaian target net sink akan tetap menghadapi tekanan.
Karena itu, pengendalian karhutla perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan iklim Indonesia, bukan sekadar persoalan penanganan bencana kebakaran.
(red)
Sumber: https://www.walhi.or.id/
