ZONAPUBLIS– Pemerintah memperkuat langkah penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya risiko kebakaran yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, TNI dan Polri.
Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla terutama terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar mencapai 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare.
Selanjutnya Kalimantan Tengah tercatat 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Dalam rakor, pemerintah menegaskan operasi satgas darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla. Hal ini karena Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan sehingga belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus.
BNPB tetap menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika pertumbuhan awan memenuhi syarat. Sementara itu, operasi udara disiapkan sebagai pendukung operasi darat.
Saat ini terdapat 35 unit armada udara, terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan tambahan delapan helikopter water bombing.
Karhutla TNBTS Capai 742 Hektare
Selain Sumatera dan Kalimantan, pemerintah turut menyoroti kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
Kebakaran yang mulai terjadi pada Senin (3/8) tersebut hingga 10 Agustus 2026 telah berdampak pada sekitar 742,70 hektare kawasan. Data tersebut masih dalam proses pemutakhiran.
Penanganan dilakukan tim gabungan melalui operasi darat dan udara. Pada Senin (10/8), water bombing dilakukan sebanyak sembilan rit dengan total 24.000 liter air.
Sejumlah wilayah dilaporkan sudah tidak terpantau titik api, sementara penanganan darat masih dilanjutkan di kawasan Ranupani.
Kawasan TNBTS juga masih ditutup sementara untuk mencegah risiko terhadap masyarakat dan wisatawan. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Puluhan Ribu Personel Dikerahkan
Penguatan operasi darat dilakukan di enam provinsi prioritas. Di Riau, sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan. Sumatera Selatan mengerahkan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan 770 personel dengan 219 personel dalam status siaga.
BNPB juga menyiapkan dukungan berupa selang panjang, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal hingga dukungan operasional bagi personel yang bertugas di lapangan.
Selain itu, alat berat dapat dikerahkan untuk mendukung pelebaran kanal gambut, pembuatan embung dan sodetan sebagai bagian dari pencegahan serta pengendalian karhutla.
Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, sarana prasarana dan mekanisme pengerahan sumber daya. Operasi udara tidak dapat menjadi satu-satunya strategi, terutama ketika kondisi atmosfer tidak memungkinkan pelaksanaan OMC.
Asap Berpotensi Lintas Batas
Rakor juga membahas potensi asap karhutla lintas batas negara. Perubahan pola angin berpotensi membawa asap dari wilayah Indonesia menuju Malaysia.
Berdasarkan pemantauan citra satelit, asap terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.
Kondisi kualitas udara juga menjadi perhatian. Pada 9 Agustus 2026, sejumlah wilayah berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat. Nilai AQI tertinggi tercatat di Kota Pontianak mencapai 193.
Pemerintah terus memperkuat pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan. Masyarakat di wilayah rawan karhutla juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Dengan kondisi cuaca yang semakin kering, pemerintah menekankan pentingnya pencegahan sejak dini, kesiapsiagaan personel serta koordinasi lintas sektor untuk menekan luasan karhutla dan mencegah dampak yang lebih luas.
