ZONAPUBLIS – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk musim 1448 Hijriah/2027 Masehi. Langkah awal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumatera Barat, Selasa (28/7/2026).
Agenda strategis tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi langsung dari calon jemaah dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengapresiasi kinerja kementerian yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas operasional haji pada musim 2026 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, ia menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan demi hasil yang lebih optimal pada 2027.
“Aspek regulasi dan pengawasan ketat menjadi prioritas legislatif. Komisi VIII berkomitmen turun langsung melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan hak-hak jemaah terpenuhi secara utuh,” ujar Lisda.
Ia merinci, fokus peningkatan pelayanan ke depan mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari fasilitas pemondokan, penyediaan konsumsi, hingga layanan kesehatan. Perbaikan ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan khusyuk bagi para jemaah dalam menjalankan ibadah.
Selain kesiapan infrastruktur dan layanan dari pemerintah, Lisda turut mengimbau para calon jemaah untuk mempersiapkan diri jauh hari sebelum keberangkatan. Kesiapan fisik, mental, pemahaman ilmu manasik, serta kelengkapan administrasi dinilai sebagai kunci utama dalam meraih predikat haji mabrur.
Calon jemaah disarankan untuk rutin berolahraga dan menjaga pola makan guna menunjang kesehatan fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala serta mengikuti rangkaian bimbingan manasik sebanyak delapan kali sesuai tuntunan syariat.
Menutup arahannya, ia berpesan agar seluruh jemaah asal Indonesia senantiasa menjaga nama baik bangsa, mematuhi hukum yang berlaku di Arab Saudi, serta menunjukkan akhlak mulia selama berada di Tanah Suci.
Melalui sinergi yang kuat antara Komisi VIII DPR RI, Kemenhaj, pemerintah daerah, dan masyarakat, penyelenggaraan ibadah haji 2027 ditargetkan semakin berkualitas, berkeadilan, profesional, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.
