ZONAPUBLIS- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat yang memastikan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk daerah terdampak bencana tidak mengalami pemotongan, termasuk bagi Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu daerah dalam menghadapi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November lalu.
Ia menilai, keputusan tidak memotong TKD bagi daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran pascabencana.
“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Keuangan atas perhatian dan dukungan nyatanya terhadap daerah terdampak bencana,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (17/12/2025).
Mahyeldi menjelaskan, bencana tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi terus meningkat.
“Dengan kemampuan APBD yang terbatas, daerah tidak mungkin menanggung sendiri seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, dukungan APBN menjadi sangat penting agar proses pemulihan dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat serta berkomitmen memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” tutupnya.
