ZONAPUBLIS – Pemerintah kembali melakukan penelusuran terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online (judol). Penerima yang masuk dalam daftar indikasi tersebut tidak serta-merta kehilangan bantuan, karena pemerintah masih melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data.
Selama proses pemeriksaan berlangsung, penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam daftar tersebut dapat ditangguhkan sementara. Langkah ini dilakukan untuk membedakan antara penerima yang benar-benar terlibat transaksi judol dengan mereka yang namanya tercatat akibat persoalan data, penggunaan identitas, atau kondisi lainnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menyampaikan bahwa hasil pemadanan data menunjukkan sebanyak 1.494.652 KPM Program Sembako terindikasi melakukan transaksi judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Data tersebut merupakan hasil evaluasi penyaluran bansos pada triwulan II 2026 dan pemadanan dengan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil pemadanan pada 2025 yang sebelumnya berada di kisaran 600 ribu KPM.
Meski angkanya cukup besar, status terindikasi tidak sama dengan terbukti. Pemerintah masih perlu melakukan pemeriksaan sebelum menentukan apakah seorang KPM memang melakukan transaksi judi online atau justru masuk dalam daftar akibat kesalahan maupun penyalahgunaan data.
Karena itu, penerima bansos yang namanya masuk dalam daftar indikasi tidak otomatis dicoret dari kepesertaan. Penyaluran dapat dihentikan sementara selama proses verifikasi berlangsung.
Apabila hasil pemeriksaan kemudian membuktikan bahwa penerima memang terlibat judi online dan menggunakan bantuan untuk aktivitas tersebut, pemerintah dapat menghentikan penyaluran bansos hingga menonaktifkan kepesertaan.
Sebaliknya, masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online tetap mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan melakukan klarifikasi.
Mekanisme tersebut penting karena sebuah nama bisa saja masuk dalam hasil pemadanan bukan semata-mata karena pemilik identitas melakukan transaksi. Ada kemungkinan rekening, kartu identitas, maupun data pribadi digunakan oleh pihak lain.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Joko Widiarto mengatakan penerima yang merasa tidak pernah bermain judi online, termasuk apabila identitasnya digunakan orang lain, dapat menyampaikan surat pernyataan bermaterai.
Surat tersebut kemudian diketahui oleh kepala desa dan diproses melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation).
Namun, pengajuan klarifikasi tidak otomatis membuat bantuan langsung kembali disalurkan. Pemerintah tetap harus melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan setelah data serta dokumen yang diajukan dinyatakan sesuai.
Bagi KPM yang merasa namanya masuk daftar secara keliru, proses klarifikasi dapat dilakukan melalui operator desa atau petugas pengelola data di tingkat desa/kelurahan.
Sejumlah dokumen juga perlu disiapkan, di antaranya berita acara klarifikasi atau sanggahan, surat pernyataan, serta foto bagian depan rumah. Dokumen tersebut kemudian diajukan melalui sistem SIKS-NG untuk menjalani proses verifikasi lebih lanjut.
Pemerintah desa dan operator data memiliki peran penting dalam proses ini. Mereka diminta memastikan informasi yang disampaikan oleh KPM sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum diteruskan kepada pemerintah untuk diproses.
Lantas, mengapa seseorang yang merasa tidak pernah bermain judi online bisa masuk dalam daftar penerima yang terindikasi?
Ada sejumlah kemungkinan yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Misalnya, identitas atau KTP seseorang digunakan pihak lain, rekening dipinjamkan kepada orang lain, atau pemilik rekening membantu melakukan transaksi yang ternyata berkaitan dengan judi online.
Selain itu, penggunaan perangkat atau akun yang datanya telah disalahgunakan juga perlu diperiksa. Dalam kasus tertentu, masyarakat dapat menjadi korban phishing atau penyalahgunaan data tanpa mengetahui bahwa informasi pribadinya kemudian digunakan untuk aktivitas ilegal.
Itulah sebabnya pemerintah tidak semestinya langsung menyamakan status terindikasi dengan pelaku. Verifikasi diperlukan untuk mengetahui siapa yang melakukan transaksi dan bagaimana transaksi tersebut terjadi.
Di sisi lain, penerima bansos juga perlu memahami bahwa bantuan sosial memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria. Jika seseorang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas judi online, pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap kepesertaannya.
Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dibedakan. KPM yang baru terindikasi masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, sedangkan KPM yang terbukti terlibat dapat dikenai tindakan berupa penghentian bantuan atau penonaktifan kepesertaan.
Bagi masyarakat yang menerima bansos dan merasa namanya masuk daftar secara tidak tepat, langkah yang paling penting adalah segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk mengetahui status datanya dan mengikuti mekanisme klarifikasi yang tersedia.
Jangan panik hanya karena mendapat informasi bahwa nama masuk daftar terindikasi. Pastikan terlebih dahulu statusnya, periksa kebenaran data, dan gunakan jalur klarifikasi resmi apabila memang tidak pernah melakukan transaksi judi online. (red)
