ZONAPUBLIS – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah cepat guna merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, jajaran Pemko Padang mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan kerja ini difokuskan untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan tata ruang, termasuk penetapan lokasi pembangunan SR yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Dalam lawatan tersebut, rombongan Pemko Padang yang turut didampingi Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kabag Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kasubbag Umum Dinsos Erliza Putri, mendatangi kantor Kemensos RI terlebih dahulu.
Di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, rombongan diterima langsung oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara. Ia mengapresiasi komitmen Pemko Padang dalam menyediakan lahan untuk program tersebut, namun mengingatkan agar status kepemilikan lahan segera diperjelas untuk diserahkan kepada Kemensos RI.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Usai dari Kemensos, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN dan diterima oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti. Pertemuan ini membahas percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan persyaratan administrasi lokasi SR di Kelurahan Bungus Barat.
Rahma menyatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh persyaratan tata ruang dapat dipenuhi sesuai ketentuan. “Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” tuturnya.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan pusat. Menurutnya, Kota Padang sendiri telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat sebagai modal awal pengembangan program tersebut.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Melalui sinergi dengan Kemensos dan Kementerian ATR/BPN ini, Maigus berharap penetapan lokasi pembangunan dapat segera rampung. Ia optimistis kehadiran Sekolah Rakyat nantinya tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kota Padang.
