ZONAPUBLIS – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan investasi nasional dan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Laporan yang disampaikan menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal itu tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.
Presiden Prabowo menilai capaian tersebut menjadi indikator positif bagi perekonomian nasional dan menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi mulai mendapat respons positif dari komunitas internasional.
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berbasis fakta, Presiden memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk menyampaikan secara terbuka data dan perkembangan positif tersebut kepada publik.
Pemaparan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/6/2026) siang di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah berharap keterbukaan informasi tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan investasi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.
“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” demikian keterangan yang disampaikan Sekretariat Kabinet. (*)
