ZONAPUBLIS – Gelombang aksi penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dipastikan kembali mengguncang Ibu Kota.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa, 29–30 Desember 2025.
Aksi unjuk rasa tersebut rencananya akan dipusatkan di kawasan Istana Merdeka dan Gedung DPR RI. Ribuan buruh turun ke jalan sebagai bentuk protes atas keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai besaran UMP DKI Jakarta 2026 tersebut tidak mencerminkan kondisi riil biaya hidup di wilayah metropolitan Jabodetabek.
Ia membandingkan UMP Jakarta dengan daerah penyangga industri di Jawa Barat yang justru memiliki angka lebih tinggi.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp5,73 juta, sementara UMP Bekasi dan Karawang mencapai Rp5,95 juta per bulan,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/12/2025).
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari Kompas.com, aksi tahap pertama akan dilaksanakan pada Senin (29/12/2025) dengan melibatkan sekitar 1.000 buruh.
Massa aksi dijadwalkan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.
Puncak aksi diperkirakan berlangsung pada hari kedua, Selasa (30/12/2025), dengan jumlah massa mencapai sekitar 10.000 buruh.
Aksi tersebut juga akan diperkuat oleh konvoi sekitar 20.000 buruh bermotor dari berbagai daerah di Jawa Barat yang masuk ke Jakarta melalui jalur Pantura dan jalur Puncak sejak malam sebelumnya.
Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi penetapan UMP 2026 menjadi minimal Rp5,89 juta per bulan, sesuai dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terbaru.
Seiring rencana aksi besar ini, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, khususnya di kawasan Medan Merdeka, Jalan MH Thamrin, dan Gatot Subroto.
Kepolisian akan memberlakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas secara situasional selama berlangsungnya aksi demonstrasi.
