ZONAPUBLIS.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan setiap rencana pengadaan sarana kereta, termasuk opsi impor, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran direksi KAI pada Rabu (23/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup rencana pengadaan kereta dari luar negeri di tengah keterbatasan kapasitas produksi PT Industri Kereta Api (INKA).
Andre mengatakan keberadaan INKA tetap perlu diperkuat sebagai bagian dari pengembangan industri perkeretaapian nasional. Namun, menurut dia, kebutuhan operasional yang belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri juga harus mendapatkan solusi.
“Kalau memang kita membutuhkan impor, tentu kita membutuhkan INKA untuk bisa terus dikembangkan. Tapi kita tetap butuh impor,” ujar Andre.
Ia menegaskan impor bukan persoalan sepanjang pengadaannya memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tidak mengesampingkan kepentingan industri dalam negeri. Karena itu, menurut Andre, pembahasan mengenai pengadaan kereta impor harus dilakukan secara menyeluruh bersama lembaga dan pihak terkait.
“Kami tidak ada masalah kalau impor itu dilaksanakan. Tapi tentu harus sesuai kebutuhan dan tetap mengembangkan kepentingan industri dan pemerintah,” katanya.
Andre juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan dalam proses tersebut. Ia menyebut koordinasi sejak tahap awal diperlukan agar rencana pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Sekali lagi, itu harus diselesaikan di antara pihak terkait, termasuk melibatkan BPKP,” tegasnya.
Dalam rapat yang sama, Andre turut menyoroti rencana mengaktifkan kembali sejumlah jalur kereta api di Sumatera Barat. Ia meminta adanya kepastian mengenai waktu pelaksanaan karena masyarakat di Sumbar masih menunggu realisasi program tersebut.
Menurut Andre, beberapa jalur yang menjadi perhatian mencakup konektivitas Padang, Padang Panjang, Solok hingga Sawahlunto. Ia berharap jalur-jalur tersebut dapat kembali dimanfaatkan sehingga infrastruktur perkeretaapian yang telah tersedia memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Di daerah pemilihan saya, Sumatera Barat juga akan diaktifkan. Masyarakat selalu bertanya-tanya kapan aktivasi ini bisa dieksekusi,” ujarnya.
Andre bahkan menyampaikan harapan agar peluncuran atau aktivasi tersebut dapat dilakukan pada Oktober 2026.
“Kalau bisa, 21 atau 22 Oktober kita launching,” katanya.
Dorongan mengenai reaktivasi jalur kereta Sumbar ini juga telah disampaikan Andre dalam pembahasan sebelumnya. Pada Juni 2026, ia menyebut Sumbar termasuk wilayah yang masuk dalam rencana prioritas reaktivasi jalur kereta api di Pulau Sumatera.
Kepastian jadwal, menurut Andre, diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan program. Ia juga menilai pengaktifan kembali jalur kereta api dapat menunjang konektivitas antarwilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Sumatera Barat.
Sementara itu, rencana reaktivasi jalur kereta di Sumbar merupakan bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian di Pulau Sumatera yang tengah dipersiapkan pemerintah dan KAI. (red)
