Berita

Jamin Akurasi Data Pembangunan, Pemkab Pasaman Barat Kawal Sensus Ekonomi 2026

×

Jamin Akurasi Data Pembangunan, Pemkab Pasaman Barat Kawal Sensus Ekonomi 2026

Sebarkan artikel ini
IMG 20260204 WA0041 2.jpg

ZONAPUBLIS – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan dan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah ini diambil guna memastikan ketersediaan data ekonomi yang akurat sebagai fondasi kebijakan daerah.

Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi ini saat menerima kunjungan Kepala BPS Pasaman Barat, Dwi Susanti, di Simpang Empat, Rabu (4/2/2026).

Menurut Doddy, data yang dihasilkan dari sensus ini memiliki nilai strategis dalam memetakan kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat secara riil.

Baca Juga  Bupati Pasbar Tinjau Kembali Jalan Alternatif Jembatan Panjang–Talu

“Pemerintah daerah siap mendukung penuh. Hasil sensus ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemkab dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Sebagai aksi nyata, Sekda langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk berperan aktif memfasilitasi jalannya sosialisasi dan pendataan di lapangan.

Kepala BPS Pasaman Barat, Dwi Susanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda besar sepuluh tahunan yang dilakukan setiap tahun dengan akhiran angka enam. Pada edisi 2026, pendataan dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Baca Juga  Pemerintah Kota Medan Kembalikan Bantuan UEA, Ikuti Regulasi Pemerintah Pusat

Sensus ini akan mencakup seluruh pelaku usaha non-pertanian tanpa terkecuali, baik skala mikro maupun besar. “Mulai dari usaha online, usaha rumahan, pertokoan, hingga perusahaan besar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Pasaman Barat, akan kami data,” jelas Dwi Susanti.

Dwi berharap sinergi yang kuat antara BPS dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan akurat demi kemajuan ekonomi nasional. (*)