Nasional

RUU Penyadapan Dinilai Mendesak, DPR Didorong Perketat Pengawasan Kewenangan Aparat

×

RUU Penyadapan Dinilai Mendesak, DPR Didorong Perketat Pengawasan Kewenangan Aparat

Sebarkan artikel ini
df35142c 762c 4c2d 9a36 ec9389cbe19f
Ilustrai penyadapan
ZONAPUBLIS.ID – Desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan segera dibahas kembali menguat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Indonesia membutuhkan aturan khusus untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati hak privasi warga negara.

Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Peristiwa yang menjadi sorotan publik itu dinilai memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara dalam mengakses komunikasi pribadi seseorang.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) termasuk pihak yang meminta DPR bersama pemerintah segera melanjutkan pembahasan regulasi tersebut.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (5/11/2026), YLBHI menilai undang-undang penyadapan harus mengatur secara terperinci tujuan, prosedur, batas waktu, hingga mekanisme pengawasan.

“UU Penyadapan harus menetapkan tujuan yang terbatas, dasar dan alasan individual yang dapat diuji, otorisasi independen, batas waktu, perlindungan komunikasi rahasia, pengawasan penggunaan hasil, serta hak korban atas pemulihan. Keadaan darurat harus dirumuskan secara sempit dan tetap tunduk pada pemeriksaan independen,” demikian pernyataan YLBHI.

Menurut organisasi tersebut, penyadapan tanpa batas yang jelas berpotensi melanggar hak asasi manusia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kerahasiaan komunikasi, tetapi juga kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan menjalankan aktivitas demokratis.

YLBHI mengingatkan bahwa Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap perlindungan diri, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berpendapat dan berkomunikasi.

“Penyadapan ilegal menyerang privasi dan kebebasan demokratis. Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 telah menggariskan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkomunikasi,” ujar YLBHI.

Amanat Mahkamah Konstitusi Belum Boleh Diabaikan

Dorongan pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan sebenarnya bukan persoalan baru. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pengaturan tersebut melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Putusan itu berkaitan dengan pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Permohonan pengujian diajukan oleh tiga advokat, yakni Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Baca Juga  Gubernur Sumbar Minta Dukungan Komisi V DPR RI Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Dalam putusannya, MK mengamanatkan agar tata cara dan mekanisme penyadapan diatur melalui undang-undang tersendiri. Hal ini diperlukan karena penyadapan merupakan tindakan yang dapat membatasi hak privasi seseorang.

Di satu sisi, intersepsi komunikasi dapat dibutuhkan untuk membantu penegakan hukum, terutama dalam pengungkapan tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.

Namun, penggunaannya tidak boleh dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Praktik penyadapan yang sah dikenal dengan istilah lawful interception, yaitu intersepsi komunikasi berdasarkan kewenangan dan prosedur yang dibenarkan hukum.

Karena itu, keberadaan undang-undang khusus dinilai penting untuk memberikan batas yang tegas antara tindakan penyadapan yang sah dan tindakan yang melanggar hak warga negara.

ICJR Minta Kewenangan Penyadapan Tidak Bergantung pada Diskresi Aparat

Pandangan serupa disampaikan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Lembaga pemerhati reformasi sistem peradilan pidana tersebut meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi secara menyeluruh aturan mengenai penggunaan kewenangan penyadapan.

Manajer Program ICJR, Ajeng Gandini, mengatakan dugaan penyadapan ilegal yang mencuat belakangan ini harus menjadi bahan evaluasi terhadap tindakan aparat dalam proses penegakan hukum.

“Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh penggunaan kewenangan negara dalam melakukan upaya paksa, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum,” kata Ajeng dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

ICJR menilai kewenangan penyadapan tidak semestinya hanya didasarkan pada diskresi aparat penegak hukum. Harus ada dasar hukum yang jelas, persyaratan yang dapat diuji, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Ajeng menjelaskan, penyadapan merupakan tindakan koersif yang memiliki konsekuensi serius terhadap privasi karena memungkinkan negara mengakses komunikasi dan informasi pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Oleh sebab itu, pembatasan harus mencakup siapa yang dapat menjadi sasaran, alasan penyadapan, prosedur perizinan, jangka waktu pelaksanaan, hingga tata kelola data yang diperoleh.

Baca Juga  Andre Rosiade Dorong KAI Percepat Aktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar

“Oleh karena itu, kewenangan penyadapan harus dibatasi secara ketat, baik dari segi tujuan, subyek, prosedur perizinan, jangka waktu, maupun pengelolaan dan pemusnahan hasil penyadapan. Tanpa jaminan tersebut, penyadapan berisiko menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ucap Ajeng.

Amnesty Ingatkan Risiko Penyadapan untuk Membungkam Masyarakat Sipil

Desakan pembentukan regulasi juga datang dari Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai aturan penyadapan perlu segera disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut Usman, regulasi tersebut harus memberikan perlindungan agar kewenangan pengawasan komunikasi tidak digunakan untuk mengintimidasi masyarakat sipil.

Ia menekankan bahwa setiap tindakan penyadapan harus berada di bawah kontrol otoritas yudikatif, dilengkapi prosedur yang jelas, serta diawasi melalui mekanisme yang kuat.

“Semua langkah itu perlu segera ditempuh demi memastikan bahwa masyarakat sipil dapat beraktivitas dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut akan pengawasan melanggar hukum dari aparat,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis.

Amnesty juga mengingatkan bahwa penyadapan tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menjadi alat untuk membatasi kebebasan masyarakat, termasuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Karena itu, pembentukan undang-undang tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada aparat. Regulasi harus sekaligus memastikan adanya kontrol independen dan perlindungan bagi pihak yang menjadi sasaran tindakan pengawasan.

RUU Penyadapan Harus Mengatur Teknologi Pengawasan Modern

YLBHI juga menyoroti perkembangan teknologi yang membuat pengawasan komunikasi tidak lagi terbatas pada penyadapan percakapan telepon.

Regulasi yang disusun nantinya dinilai perlu mencakup berbagai bentuk pengambilan informasi, mulai dari isi komunikasi, metadata, akses terhadap perangkat elektronik, hingga penggunaan teknologi pengawasan lainnya.

Menurut YLBHI, pengaturan tersebut diperlukan agar perlindungan hukum tidak dapat dihindari hanya dengan mengganti istilah atau metode operasi.

Setiap proses akses terhadap informasi juga harus meninggalkan catatan yang dapat diperiksa. Sistem audit perlu dirancang agar tidak mudah dimanipulasi, sementara pelanggaran terhadap aturan harus disertai sanksi yang efektif.

Baca Juga  Presiden RI Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Perlindungan Buruh di Peringatan Hari Buruh Internasional 2026

“Setiap akses harus tercatat dalam sistem audit yang terlindungi dari manipulasi. Penyalahgunaan harus disertai sanksi yang efektif,” ujar YLBHI.

Dengan mekanisme tersebut, penggunaan kewenangan penyadapan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

DPR Perkirakan Pembahasan Dimulai Desember 2026

Di parlemen, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan RUU Penyadapan perlu disusun dengan aturan yang lebih tegas agar tidak terjadi pelanggaran hak warga negara.

“Memperketat, memperjelas ya. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa pembahasan RUU Penyadapan akan dilakukan setelah pembahasan RUU Perampasan Aset selesai.

Habiburokhman memperkirakan proses pembahasan dapat dimulai pada Desember 2026. RUU Perampasan Aset sendiri ditargetkan rampung pada November 2026.

“Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” katanya.

Selain RUU Penyadapan, Komisi III DPR juga berencana membahas RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat setelah agenda pembahasan RUU Perampasan Aset selesai.

Habiburokhman memastikan persoalan dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan aturan tersebut.

Ia menegaskan perlindungan dari penyadapan ilegal tidak boleh hanya berlaku bagi kepala negara, tetapi juga harus menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita dorong agar tidak hanya presiden yang apa namanya harus kita lindungi jangan dari penyadapan ilegal, juga, seluruh warga negara Indonesia,” tutur dia.

Dorongan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan parlemen tersebut menunjukkan bahwa pembentukan aturan penyadapan bukan semata-mata berkaitan dengan kebutuhan aparat dalam mengungkap tindak pidana. Regulasi itu juga menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan negara tetap berada dalam batas hukum dan tidak mengorbankan hak privasi masyarakat. (*)