ZONAPUBLIS– Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengumpulkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, serta aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di Sumatera Barat, mulai dari penyalahgunaan narkotika, isu LGBT, hingga berbagai persoalan sosial lainnya yang membutuhkan penanganan secara terpadu.
Dalam arahannya, Mahyeldi mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari BNNP Sumbar, provinsi ini tidak lagi hanya menjadi jalur peredaran narkotika, tetapi mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi narkoba.
“Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintahan nagari.
Sebagai langkah preventif, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menginstruksikan Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah guna mencegah berbagai bentuk perekrutan maupun penyalahgunaan yang menyasar pelajar.
“Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif,” katanya.
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran pemerintahan nagari dan lembaga adat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, judi daring, dan persoalan sosial lainnya.
“Nagari harus menjadi benteng pertama. Dengan deteksi sejak dini, berbagai persoalan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur yang berwenang,” ujarnya.
Selain itu, hasil skrining terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA menunjukkan sekitar 21 persen di antaranya pernah mengalami kekerasan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling, tenaga kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terkait isu LGBT, Mahyeldi menegaskan pemerintah mengedepankan pendekatan pendampingan sesuai kewenangan melalui layanan psikologis, kesehatan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial dan instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, menyampaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Berdasarkan survei terakhir, di Sumatera Barat diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba, dengan mayoritas pertama kali mengenal narkoba melalui lingkungan pergaulan pada usia produktif 15 hingga 24 tahun.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat upaya pencegahan melalui keluarga dan sekolah, mengingat kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini masih jauh di bawah jumlah penyalahguna.
Senada dengan itu, Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat, Achmad Dailimy, mengatakan jaringan peredaran narkotika terus berkembang sehingga diperlukan penguatan operasi terpadu lintas instansi, khususnya di jalur masuk dari Riau dan Jambi.
Sementara Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Wedy Mahadi, mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juli 2026 pihaknya berhasil mengungkap berbagai kasus narkotika dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir ekstasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, BNNP, TNI, intelijen, dan seluruh pemangku kepentingan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, menekankan pentingnya memperkuat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sekaligus membangun ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat.
