ZONAPUBLIS- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat peran perhutanan sosial sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas kelompok pengelola perhutanan sosial agar mampu menyusun perencanaan usaha yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Melalui kegiatan ini diharapkan kapasitas kelompok pengelolaan usaha perhutanan sosial di Sumatera Barat semakin meningkat, sekaligus mampu mengembangkan bidang usaha yang benar-benar dibutuhkan pasar,” ujar Mahyeldi saat membuka Bimtek Penyusunan RUPS di The ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (22/1/2026).
Mahyeldi menegaskan, perhutanan sosial di Sumbar kini tidak lagi dipandang semata sebagai program pengelolaan hutan, melainkan telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perhutanan sosial merupakan solusi strategis untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini luasan perhutanan sosial di Sumbar telah mencapai 340 ribu hektare.
Capaian tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sejak 2025, rata-rata pendapatan petani hutan di Sumbar tercatat mencapai Rp3,1 juta per bulan.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan perhutanan sosial sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan di tingkat Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Oleh karena itu, penyusunan RUPS menjadi tahapan penting dalam memperkuat perencanaan usaha, tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan daya saing produk hasil hutan.
“Kami mendorong pengelola KPS dan KUPS untuk terus berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar. Dengan pengelolaan yang baik dan berorientasi usaha, perhutanan sosial dapat membuka lapangan kerja serta memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Bimtek Penyusunan RUPS ini diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar selama dua hari. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan usaha KPS/KUPS, mendorong peningkatan level KUPS dari Silver ke Gold maupun dari Gold ke Platinum, serta mendukung pencapaian Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
